Lahan GRR Tuban Harus Clear and Clean Sebelum Pembangunan Dimulai

12-07-2025 /
Anggota Komisi XII DPR RI, Irsan Sosiawan, saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII ke Surabaya, Kamis (11/7/2025). Foto: Ridwan/vel

PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi XII DPR RI, Irsan Sosiawan, menekankan pentingnya penyelesaian aspek legal dan sosial atas lahan seluas 840 hektare yang akan digunakan untuk pembangunan Grass Root Refinery and Petrochemical (GRR) di Tuban, Jawa Timur. Hal ini disampaikan di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII ke Surabaya, Kamis (11/7/2025), dalam rangka mempersiapkan proyek tersebut agar tak sekadar menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN), tetapi juga masuk sebagai PSN Prioritas.

 

“Sebagai anggota dewan yang menjalankan fungsi pengawasan, saya mengingatkan bahwa persoalan lahan harus diperhatikan secara serius dari hulu ke hilir. Lahan 840 hektare ini sangat strategis. Kalau tidak clear and clean, nanti bisa menimbulkan persoalan, termasuk klaim kepemilikan dari masyarakat,” ujar Politisi Fraksi Partai NasDem itu kepada Parlementaria.

 

Menurutnya, proyek GRR Tuban memiliki nilai strategis tinggi, tak hanya untuk ketahanan energi nasional, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana visi Presiden dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Untuk itu, seluruh aspek pendukung proyek harus disiapkan secara matang, terutama terkait penguasaan lahan.

 

“Ini proyek besar. Pemerintah menargetkan pembangunan tepat waktu. Tapi kita tidak bisa mengabaikan aspek sosial dan hukum yang bisa jadi penghambat. Maka, semua harus dipastikan tuntas sebelum konstruksi dimulai,” tegasnya.

 

Irsan juga menyampaikan keyakinannya bahwa GRR Tuban akan memberikan dampak ekonomi yang luas, khususnya bagi masyarakat di wilayah sekitar proyek. Selain membuka lapangan kerja, keberadaan kilang ini akan memacu pertumbuhan ekonomi lokal pascapembebasan lahan.

 

“Saya optimistis proyek ini akan berjalan sesuai harapan. Dampaknya bukan hanya pada skala nasional, tetapi langsung dirasakan oleh masyarakat di sekitar lokasi. Lapangan kerja tumbuh, aktivitas ekonomi meningkat, dan masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari pembangunan ini,” jelasnya.

 

Komisi XII DPR RI saat ini tengah mendorong agar GRR Tuban dapat ditetapkan sebagai PSN Prioritas, mengingat urgensi proyek tersebut dalam membangun kemandirian energi dan penguatan industri petrokimia nasional. Dalam kunjungan kerja ini, Komisi XII juga memastikan bahwa penganggaran, tata kelola, dan kesiapan pelaksanaan proyek telah sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik. (rdn)

BERITA TERKAIT
Perlu Evaluasi Tata Kelola Tambang Timah untuk Minimalkan Illegal Mining
15-08-2025 /
PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang - Anggota Komisi XII DPR RI, Irsan Sosiawan, menegaskan pentingnya evaluasi tata kelola pertambangan timah untuk meminimalkan...
Tata Kelola Pertimahan Harus Lebih Melibatkan Masyarakat
13-08-2025 /
PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang - Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menegaskan komitmennya untuk mendorong tata kelola industri pertimahan yang...
Komisi XII Tegaskan Keadilan Sosial dalam Penyediaan BBM dan Listrik di NTT
13-08-2025 /
PARLEMENTARIA, Kupang — Komisi XII DPR RI menegaskan pentingnya menjaga keterjangkauan (affordability) bahan bakar minyak (BBM) dan listrik bagi masyarakat,...
Dipo Nusantara Soroti Kelangkaan dan Antrean Panjang BBM di NTT
13-08-2025 /
PARLEMENTARIA, Kupang — Komisi XII DPR RI menyoroti persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang kerap menimbulkan antrean panjang di...